Pemilu: Pemimpin yang Dicalonkan Bukan Mencalonkan

Setiap kelompok minimal terdiri dari tiga orang haruslah ada seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin mereka, begitulah aturannya. Terlebih lagi suatu bangsa besar tempat berpijaknya kaki dari jutaan rakyat, wajiblah memiliki seorang pemimpin sebagai orang nomor satu. Seseorang pemimpin yang adil yang memperhatikan nasib kesejahteraan rakyatnya.

Memang sangat sulit memilih pemimpin yang menyandang kriteria-kriteria sebagai seorang pimpinan sejati pada jaman sekarang. Telah banyak godaan yang datang silih berganti dari luar maupun dari dalam individu sang pemimpin. Kursi pemimpin sekarang malah jadi rebutan seperti halnya perlombaan. Permainan modal juga jadi unsur yang cukup menentukan siapa pemenang yang akan mengibarkan bendera kebesaran pemimpin.

Kepercayaan rakyat diibaratkan anak kecil yang dibeli hanya dengan memberikan permen untuk kesenangan sesaat dengan embel-embel kesejahteraan ke depannya. Politik uang dipercaya sebagai solusi dalam hal pemilihan seorang pemimpin. Rakyat dapat dikendalikan pergerakannya dengan materi yang cukup untuk promosi dadakan calon pemimpin. Hal ini mengakibatkan apabila calon tersebut benar-benar terpilih menduduki kursi kekuasaan maka akan mencari ganti dari usaha-usaha yang sebelumnya bisa dibilang pelican mencapai singgasana. Istilahnya ingin balik modal. Sehingga pada saat menjabat pemimpin tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan tidak sempat memikirkan hak-hak rakyatnya. Miris sekali memang, ketika bangsa memiliki pemimpin yang kontras berubah 180 derajat dari visi misi awal yang bisa dikatakan sangat mulia menjadi sosok musuh dalam selimut bangsa yang nyata. Karena kursi kepemimpinan yang diperolehnya dengan cara tidak sehat yang berdampak pada seluruh aspek pemerintahan.

Tidak semua calon pemimpin melakukan cara-cara seperti tersebut. Masih ada pastinya pemimpin yang benar-benar jujur dan adil. Amanah pada visi misi mulia awal. Namun, sangatlah jarang. Mungkin dapat dihitung dengan jari, satu dibanding seribu.

Seorang pemimpin sebenarnya merupakan seseorang yang dipilih rakyat karena telah dicalonkan. Bukan seorang yang malah mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jadi tidak ada unsur ego kekuasaan. Itu pun juga ditanya kesanggupannya dan kesediaannya dicalonkan. Apabila tidak ada pilihan lain, maka orang tersebut maju sebagai pemimpin dan mendapat amanah yang sebenarnya. Sehingga jikalau ada masalah menghadang sang pemimpin, akan banyak tangan-tangan terbuka bersedia membantu di belakangnya.

Kembali lagi pada diri kita masing-masing bagaimana cara terbaik untuk menyikapi. Kita mempunyai hati yang selaras dengan kebaikan tentunya. Kita mengetahui bahwa pemimpin bukanlah hasil dari kampanye-kampanye tertentu yang instan waktunya. Tetapi, pemimpin yang memang memiliki kapasitas mumpuni di mata rakyat. Sudah terkenal sepak terjangnya terjun di dunia kalangan bawah. Bukan yang ikut turun di pinggiran hanya kalau pas ada maunya saja. Pemilu Indonesia RI 1 2014.

Artefak berada di Tangan yang Lain

Mengherankan memang jikalau artefak berharga milik kejayaan bangsa Indonesia hilang dicuri. Terlebih lagi pencurian itu terjadi di Musium Nasional, yang merupakan pusat koleksi benda-benda bersejarah bangsa kita. Ribuan koleksi terdapat di sana. Namun, sayangnya empat artefak kuno yang telah berumur 1000 tahun telah hilang akibat dicuri. Benda bersejarah yang merupakan saksi dan bukti kokohnya kerajaan Mataram Kuno telah lenyap tidak tahu berada di tangan siapa?

Kehilangan benda bersejarah ini semakin memperlihatkan bahwa pengamanan dan pengawasan museum kurang begitu diperhatikan. Terlihat betapa kecolongan yang amat besar terhadap benda berharga aset kebudayaan bangsa Indonesia.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal seharusnya berbagai pihak saling menjaga dan bekerjasama menjaga aset museum yang sangat berharga ini. Alasan CCTV yang tidak berfungsi pasa saat itu cukup diragukan. Mengingat ini adalah bisa dikatakan Museum nomor satu, museum pusat di Indonesia yang paling banyak memiliki koleksi benda-benda antik bersejarah.

Sejarah sangat lah penting untuk tetap dipelajari. Untuk pembelajaran masa yang akan datang. Ataupun pengkisahan masa lalu yang kita ambil nilai-nilainya. Benda-benda bersejarah itu membuktikan fakta masa lampau yang tidak hanya cerita dari seorang guru ke muridnya atau ibu kepada anaknya. Melainkan kisah nyata yang mendidik budaya bangsa kita yang perlu dijaga bersama.

Kontroversi Jogja

Keistimewaan Jogjakarta seharusnya tidak usah dipertanyakan statusnya. Masalah jabatan gubernur yang sekaligus sebagai seorang sultan, bukanlah masalah. Biarlah Jogjakarta seperti itu. Yang mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.
Seharusnya masalah RUU tidak dibesar-besarkan. Toh, Jogjakarta sangatlah berjasa pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. Ini adalah beberapa keistimewaan Jogjakarta yang tak perlu dipertanyakan:

• Satu, pada waktu proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, bulan September 1945 didatangi Jendral H.J. Van Moek yang bertujuan agar Negeri Ngayogyakarta tidak bergabung dengan NKRI. Yang nantinya Negeri Ngayogyakarta akan disejajarkan dengan kedudukan Kerajaan Belanda. Namun dengan tegas Sultan menolak ajakan tersebut dan menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI.
• Pada tanggal 2 Januari 1946, ibu kota RI pindah ke Jogjakarta karena kondisi Jakarta yang sedang gawat dan genting disebabkan oleh kedatangan sekutu. Dalam hal ini, yang pindah hanya elit politik saja. Dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sekali lagi menolong para elit politik dengan tangan terbuka menjamu para tamu tersebut. Bahkan Gedung Agung saat itu direlakan menjadi Istana Nagara dan disediakan mobil sebagai alat transportasi kenegaraan.
• Pada waktu Serangan Umum 1 Maret 1949 (Agresi Militer Belanda II), Indonesia menunjukkan kepada PBB adanya perlawanan yang berhasil menduduki kota Jogjakarta selama 6 jam oleh Letkol Soeharto atas ide dan gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dari sejumlah informasi bahwa serangan ini  lewat Selokan Mataram (selokan bawah tanah untuk menyerang pos-pos Belanda). Menurut mata-mata Belanda, pasukan ini, selesai melakukan serangan (dengan melewati Selokan Mataram) bergerak menuju ke Keraton Ngayogyakarta. Kemudian , Belanda ingin menggeledah isi keraton. Namun dengan tegas Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak mengizinkannya dan Belanda kembali dengan tangan hampa (karena kedudukan Negeri Ngayogyakarta sama dengan Kerajaan Belanda).

Atas jasa-jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jogjakarta diberikan status Daerah Istimewa oleh Presiden Soekarno, yang mana jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipangku oleh Sri Sultan dan Paku Alam.
Jelaslah sudah keistimewaan dari Jogjakarta. Masalah RUU tak usah dipermasalahkan lagi. Pemilu di Jogjakarta hanya akan membuang-buang uang saja. Karena Pemilu pada dasarnya akan menelan biaya yang tidak sedikit. Biarkanlah jabatan tersebut dirangkap oleh Sri Sultan. Memang itu adalah ciri khas keistimewaan Jogjakarta.
Apabila dilakukan referandum maka pastilah rakyat Jogjakarta tetap berkehendak demikian. Indonesia akan mendapati kerugian jika Jogjakarta menjadi negara yang berdiri sendiri. Karena Jogjakarta sangatlah mampu dalam hal itu.